Home » Ekonomi & Bisnis

MENAKAR PROSPEK PENERBITAN OBLIGASI DAERAH

10 May 2013 No Comment

Jakarta, 7 Mei 2013 (Business News)

Sudah lama gaung rencana penerbitan obligsi daerah didengung-dengungkan, akan tetapi hingga kini belum ada dari pemerintah daerah (Pemda) berani menerbitrkan obligasi. Padahal pemda telah mengantongi payung hukum sebagai landasan kuat untuk merealisasikannya.
Terbukanya akses pemerintah daerah memanfaatkan potensi pasar modal melalui penerbitan obligasi daerah (obda) akan menghadirkan cakrawala baru keuangan di Indonesia. Dapat dilihat melalui penerbitan regulasi yang berhubungan dengan kewenangan obligasi daearah seperti UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah No. 54/2005 Tentang Pinjaman Daerah serta Peraturan Menteri Keuangan No. 147/PMK.07/2006 Tentang Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah.
Tercatat  sebelumnya ada beberapa pemerintah daerah yang berencana menerbitkan obligasi diantara  DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. Namun hingga kini belum terdengar informasi dari proses arah rencana mereka bekal mewujudkan surat utang itu.
Bahkan Pemda DKI batal menerbitkan obligasi senilai Rp1,2 triliun. Pemprov DKI mengaku masih memiliki sisa lebih pembiayaan (SILPA) APBD 2012. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan pihaknya  tak akan melanjutkan rencana penerbitan obligasi yang  seharusnya sudah dilaksanakan pada tahun lalu.
Pasalnya saat ini Pemprov DKI Jakarta masih memiliki dana yang cukup besar dari SILPA APBD 2012. “Obligasi itu kan utang. Untuk apa utang kalau kita masih banyak dana. SILPA tahun lalu saja kemungkinan sekitar Rp10 triliun,” ujar Jokowi.
Nah kini pertanyaannya apa yang jadi kendala penerbitan obligasi daerah daerah seolah jalan di tempat. Padahal manfaat dari penerbitan itu sangat besar sekali, khususnya bagi pembangunan infrastruktur.
Pemerintah Pusat akan mendorong dan memfasilitasi daerah untuk menerbitkan obligasi sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur pada tahun 2013. Dengan memberikan komunikasi dan konsultasi kepada daerah yang berminat mengembangkan alternatif pembiayaan itu. Namun begitu untuk  dapat menerbitkan obligasi daerah, pemda harus mendapatkan endorsement dari Kemenkeu.
Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng menilai tidak banyak daerah yang siap secara teknis maupun kapasitas keuangan untuk menerbitkan obligasi. Apabila tidak disiapkan dengan baik. Obligasi daerah juga dinilai bukanlah alternatif pembiayaan infrastruktur yang utama. Kalaupun dilakukan, harus secara selektif hanya untuk daerah yang siap secara teknis, memiliki profil dan performa keuangan yang bagus, serta kapasitas fiskal yang tinggi.
Endi menambahkan sebelum merealisasikan penerbitan obligasi daerah, pemda harus melakukan optimalisasi penerimaan, antara lain dari pajak, retribusi daerah, serta efisiensi belanja termasuk biaya birokrasi, perjalanan dinas, seremonial, dan protokoler daerah.

Harus Jelas
Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2000, pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengembankan dan memajukan daerahnya. Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penting dari suatu daerah sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana dalam makalahnya yang membahas tentang otonomi daerah memaparkan perkembangan ekonomi pada suatu daerah pada era otonomi daerah bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk berkerjasama dan bernegoisasi dengan berbagai pihak baik pihak swasta (dalam negeri dan asing), pemerintah daerah lain, institusi dan pemerintah pusat, institusi/pemerintah asing.
Namun dalam pelaksanaannya kebanyakan pemerintah daerah masih bergantung kepada pemerintah pusat terutama atas dana perimbangan yang terdiri atas Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus yang hampir mencapai 60% lebih dari Penerimaan Daerah pada APBD.
Lalu bagaimana dengan belanja modal yang merupakan trigger dari pembangunan daerah. Belanja modal untuk pembangunan infrastruktur pada APBD hanya mencapai kurang dari 20%, dengan alokasi yang kecil ini apa yang bisa diperbuat oleh pemerintah daerah dalam membangun infrastrukturnya.
Ekonom Econit Hendri Saparini mengatakan, pemerintah sejatinya bisa mengusulkan agar dapat menerbitkan obligasi daerah. Layaknya yang dilakukan pemerintah pusat dengan obligasinya. Namun, usulan penerbitan obligasi daerah itu harus dilakukan secara bersama-sama karena membutuhkan perubahan perundangan terlebih dahulu.
Alternatif lain, Pemda, bisa pula mendesak pemerintah pusat (Pempus) untuk mengeluarkan obligasi pemerintah yang secara jelas diperuntukkan bagi daerah. Hendri juga mempertanyakan apakah sudah ada atau belum dari pemerintah pusat menginisiasi obligasi daerah. Persoalannya tinggal bagaimana pemerintah provinsi di seluruh Indonesia kompak untuk mendorong.
Direktur Utama Mandiri Investasi Abiprayadi Riyanto menilai ada beberapa indikator obligasi daerah belum menjadikan sebagai penggalian sumber dana, karena Pemda belum mampu menyakinkan investor, tentang pertumbuhan dan potensi daerah yang akan dikembangkan dan pertumbuhan ekonominya. Sementara kalau di perbankan seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD) bisa diukur kinerjanya, sedangkan pemda  sangat sulit.
Jika rencana penerbitan obligasi daerah terwujud belum tentu investor mau meliriknya. Pasalnya, obligasi daerah dinilai belum menjual. Sulit menyakinkan bagi investor untuk membeli obligasi daerah, apalagi untuk mendapatkan keuntungan ditengah banyak kelemahannya.
Dikatakan dalam penerbitan obligasi daerah harus ada yang bisa membuat daya pikat investor baik itu dari laporan keuangan, kinerja hingga jaminan risikonya. Tantangan lainnya, menerbitkan obligasi, Pemda harus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai obligasi dan segala seluk beluknya. Sementara obligasi daerah hanya diperbolehkan untuk pembiayaan proyek, bukan untuk menutupi defisit.
Untuk itu pemda harus menyiapkan proyek-proyek yang akan dibiayai dari dana obligasi itu beserta perhitungan cash-flow nya yang dapat dengan mudah dianalisis dan dipertanggungjawabkan asumsi-asumsinya.
Nah, agar obligasi daerah bisa diminati investor, maka harus memperhatikan portofolio daerah itu sendiri, stabilisasi perekonomiannya, terutama kemampuan daerah mengembalikan nilai investasi kepada investor, karena obligasi merupakan investasi jangka panjang.
Kini rencana obligasi daerah tak ubahnya wacana perdebatan saja tanpa ada realisasinya. Kita tunggu saja adakah keberanian Pemda menerbitkan obligasi.

(Sg)

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.