INDUK KARANGAN :
* Sulitnya Mengurus BBM 1
EKONOMI & BISNIS :
* Menanti Birokrasi Yang Pro Dunia Usaha 2
* Menyoroti Lima Langkah
Kebijakan BBM Bersubsidi 4
* Saatnya Hemat Energi 6
* KLH Tindaklanjuti Temuan
Kontainer Impor Besi Tua 7
* UU Migas No.22 Tahun 2001
Kukuhkan Kedaulatan Migas Negara 8
* KKP Revitalisasi Udang di Jabar 9
* Industri Mamin Minta Kepastian
Jaminan Pasokan Gas 11
* Laporan Kapal Bongkar Muat Barang
di Pelabuhan Tanjung Priok 12
* Pemerintah Diminta Perluas
Kawasan Industri di Luar Pulau Jawa 13
* Bulog Tak Lagi Jadi
Agen Gula PTPN dan RNI 14
* Kesenjangan Pendapatan antar Provinsi 15
* Pakar Perkoperasian …

Selama berbulan-bulan jagad pemberitaan nasional didominasi oleh berita seputar bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pada awalnya persoalan yang mengemuka adalah apakah harga BBM bersubsidi harus dinaikkan atau tidak. Berbagai opsi dimunculkan. Pada akhirnya, sebagaimana kita ketahui, harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan. Sesudah itu muncul lagi persoalan baru terkait pembagian jatah BBM bersubsidi ke tiap-tiap daerah. Di sini kembali muncul persoalan. Para gubernur se-Kalimantan tidak puas dengan jatah BBM bersubsidi yang diputuskan otoritas pusat. Para gubernur itu pun mengancam menghentikan pengiriman hasil tambang dan migas ke luar pulau Kalimantan.
Sejumlah pihak mengatakan …

Jakarta, 15 Mei 2012 (Business News)
Jika dicermati lebih dalam, disain dan struktur organisasi birokrasi pemerintahan di Indonesia terbilang sangat gemuk. Jumlah kantor kementerian atau lembaga lebih dari 30 buah. Belum lagi jumlah lembaga atau badan setingkat kementerian. Itu yang sifatnya struktur formal. Belum lagi lembaga-lembaga ad hoc yang dibentuk di era reformasi yang jumlahnya bukannya berkurang, namun malah bertambah, sehingga mengalahkan eksistensi lembaga formal yang sudah ada berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Bongsornya struktur organisasi pemerintahan di negara ini membuat pergerakannya menjadi terkesan lamban. Koordinasi antarkementerian, antardepartemen, antarintansi, antarinstitusi, menjadi barang mahal. Apalagi …

Jakarta, 15 Mei 2012 (Business News)
Dalam perkembangan terakhir, masyarakat menilai pemerintah terkesan bingung dengan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Dari rencana menaikkan harga BBM bersubsidi hingga pembatasan distribusi BBM bersubsidi, semuanya kandas tidak jelas pada ujungnya.
Hingga pada akhirnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menargetkan kebijakan lima langkah penghematan BBM bersubsidi yang diharapkan akan mampu menghemat hingga 6 juta kilo liter Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Sehingga, kuota BBM bersubsidi dapat dikendalikan di sekitar 40-42 juta kiloliter. Maklum, kalau tidak dilakukan penghematan, maka diperkirakan quota akan mencapai …

Jakarta, 15 Mei 2012 (Business News)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana melaksanakan audit pemakaian energi di gedung-gedung perkantoran instansi pemerintah pusat dan daerah. Hal ini untuk mendorong efisiensi energi nasional. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kardaya Warnika, Di Jakarta (Senin, 14/5/2012), menuturkan pemerintah akan menerapkan program penghematan energi dimulai dari instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kardaya mengakui pemakaian energi di sejumlah daerah di Indonesia masih belum efisien, termasuk di …